Ekonomi Koperasi (Penulisan Ilmiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang telah memberi rahmat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan ini yang berjudul “EKONOMI KOPERASI” sebagai syarat untuk tugas akhir pada mata kuliah Teori Organisasi umum 2 Universitas Gunadarma. Selama penyusunan penulisan ini penulis telah mendapat pengalaman yang sangat berharga dalam berbagai hal. Selain itu dalam penulisan ilmiah ini, penulis juga mendapat berbagai hambatan, akan tetapi berkat bimbingan dan dukungan baik secara moral maupun materil dalam berbagai pihak, akhirnya semua dapat teratasi dengan baik.

Penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan pada penulisan ilmiah ini. Oleh sebab itu penulis dengan senang hati akan menampung dan menerima saran dan kritik yang bersifat membangun untuk menyempurnakan materi dan isi dan penulisan ilmiah ini.

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang Masalah

Undang - undang nomor 25  tahun 1992 tentang Perkoperasian disusun untuk mempertegas jatidiri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan Koperasi sehingga dapat lebih menjamin  kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi,maka semakin  jelas bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan Kesejahteraan Koperasi, kegiatan  Usaha Simpan Pinjam perlu ditumbuh kembangkan agar Koperasi Simpan Pinjam dan atau Unit Simpan Pinjam Pada koperasi dapat melaksanakan fungsinya untuk Menghimpun Simpanan Koperasi dan Simpanan Berjangka Koperasi, serta memberikan pinjamanKepada anggota, calon anggotanya serta Koperasi lain dan/atau anggotanya.

Persyaratan penting  yang perlu dimiliki oleh KSP/USP Koperasi sebagai  lembaga  keuangan ialah harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan/atau masyarakat luas pada umumnya. Namun demikian untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga keuangan KSP  dan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi masih dihadapkan pada berbagai kendala yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1.       Belum adanya kesamaan sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan,

Manajemen usaha dan manajemen keuangan

2.       Belum  adanya standar sistem dan prosedur dalam operasional manajemen  kelembagaan

manajemen usaha dan manajemen keuangan.

Koperasi di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992. Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU (Sisa Hasil Usaha

Rumusan masalah

Rumusan masalah yang ingin penulis kemukakan adalah melakukan pembahasan internal dan external Ekonomi Koperasi.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih mengetahui dan memahami tentang Ekonomi Perkoperasian.

Manfaat Penelitian

Penulis dan pembaca bisa mengehatui lebih lanjut bentuk-bentuk Ekonomi Koperasi  peranggotanya dan lain lainnya .

 Metode Penelitian

Yaitu dengan mengumpulkan data dari studi pustaka yang mana data di ambil dari forum-forum yang membahas Ekonomi Koperasi.

KERANGKA TEORI DAN PEMBAHASAN

2.1     Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Ekonomi Koperasi

adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama diTasikmalaya.Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

2.2 Pengertian Badan Usaha koperasi

Yang dimaksud badan usaha koperasi adalah adanya kemauan orang perorang untuk menghimpun diri secara sukarela dan bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Yang membedakan dari badan usaha lain adalah hak dan kewajiban anggota tidak bergantung padabesarnya modal yang disektorkan kekoperasi.

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan
Ciri-ciri yang menonjol dalam koperasi adalah :
a. Berasas kekeluargaan
b. Keanggotaan sukarela dan terbuka bagi setiap Warga Negara Republik Indonesia 
c. Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi

Perbedaan koperasi dan gotong royong :
1. Koperasi
            a. Bersifat terus menerus
            b. Bertujuan menyejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
            c. Berbadan hukum
            d. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib
2. Gotong Royong
            a. Bersifat sementara
            b. Bertujuan mengatasi pekerjaan 
            c. Tidak berbadan hukum 
            d. Iuran secara sukarela
Saran 
Demikianlah makalah ini penulis buat, semoga apa yang telah disajikan akan memberikan ilmu dan informasi. Selanjutnya demi kesempurnaan makalah ini penulis memohon saran dan kritik guna memperbaiki kesalahan dikemudian hari.

Tujuan Ekonomi

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Tujuan ini dapat dicapai dengan bertambahnya kuantitas dan kualitas factor-faktor produksi dalam jangka panjang seperti tenaga kerja, modal dan teknologi, sehingga kapasitas produksi nasional terus dapat ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi perlu dijaga guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Mewujudkan keadaan ekonomi yang stabil.

Keadaan ekonomi yang stabil dapat dicapai dengan kestabilan tingkat pendapatan dan penggunaan tenaga kerja yang penuh. Kekurangan pengeluaran agregat merupakan faktor yang terpenting yang menimbulkan keadaan tersebut. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berusaha menambah pengeluaran agregat biasanya hanya mampu mengurangi pengangguran tetapi tidak selalu dapat mencapai kegiatan perekonomian pada penggunaan tenaga kerja.

3. Menghindari inflasi.

Tingkat inflasi dapat dikendalikan dengan menjaga kestabilan dalam tingkat harga, kestabilan ekspor dan impor yang menjamin keamanan neraca pembayaran. Sering sekali inflasi terwujud akibat permintaan agregat masyarakat yang berlebihan atau kenaikan dalam biaya produksi. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah inflasi seperti itu.

4. Penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi.

Dua tujuan ini sulit diciptakan sekaligus karena bagaikan dua sisi mata uang, apabila kebijakan pemerintah meningkatkan pengeluaran mungkin dapat meningkatkan kesempatan kerja tetapi tidak dapat menjamin stabilnya harga-harga. Sebaliknya, jika kebijakan pemerintah mengurangi pengeluaran memang dapat menekan inflasi tetapi tidak dapat mengatasi masalah pengangguran.

5. Neraca pembayaran yang tidak defisit.

Neraca pembayaran yang deficit berimplikasi kepada meningkatnya pengangguran. Sumber defisit neraca pembayaran Indonesia adalah pada neraca transaksi berjalan dari jasa dan lalu lintas modalnya minus. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah di sektor keuangan dan perdagangan yang dapat menggairahkan ekspor dan investasi luar negeri.

6. Mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan.

Jika pembangunan ekonomi dan hasil-hasilnya terdistribusi secara adil antar golongan masyarakat dan daerah makakemakmuran suatu bangsa dapat dicapai. Sebaliknya, jika tidak tercapai keadilan maka akan muncul berbagai gejolak seperti tuntutan pelaksanaan otonomi khusus dan keinginan sebagian daerah untuk merdeka.